Selamat Datang di Webblog YUDI WAHYUDIN

Featured

Perhatianku terhadap lingkungan sekitar lebih memacu kerpedulian dan komitmenku untuk memberikan warna manfaat bagi lingkunganku, sehingga lingkunganku dapat dinikmati secara lahir dan batin bagi segenap makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Aku dilahirkan sebagai seorang anak yang tidak mengenal akan rasa rokok, minuman keras ataupun narkoba.  Kotaku Bogor merupakan tempatku dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, bekerja dan menimba pengalaman di bidang penelitian dan pengembangan, serta berkeluarga dan meneruskan hidup.  Pertama kali sekolah di TK Cempaka Bogor, SDN Papandayan III Bogor, diteruskan di SMP Negeri 3 Bogor dan SMA PGRI 4 Bogor, serta kuliah S1 dan S2 juga di Institut Pertanian Bogor.  Saat ini, PKSPL-IPB memberikan kesempatan untuk kesekiankalinya kepadaku untuk menimba ilmu di Program Doktoral Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika IPB.

Aku berkiprah sebagai salah seorang Research Associate di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB), sejak 18 November 1997.

Last up-date this welcome note :

Bogor, 30 September 2012

Yudi Wahyudin
Research Scientist in Subprogram of Ocean Economic and Policy
Center for Coastal and Marine Resources Studies Bogor Agricultural University (CCMRS-IPB)

Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran 1 Bogor 16144 INDONESIA
Website : http://pksplipb.or.id/ ; http://indomarine.or.id
Telp. +62-251-8374816, +62-251-8374820 ; Fax. +62-251-8374726 ;

Phone. +628121100090
—————————————————————–
View my research on my SSRN Author page:
http://ssrn.com/author=1533290
—————————————————————–
View my blog:
http://komitmenku.wordpress.com
http://yudiwahyudin.blogspot.com
—————————————————————–

 Email : yudi.wahyudin@pksplipb.or.id

 

Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal

Opini pada Harian Serambi Indonesia, Kamis, 27.09.2012
Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal
Oleh Yudi Wahyudin

KEBIJAKAN ekonomi yang cenderung berbasis pada pertumbuhan ekonomi (growth oriented) semata harus diubah, karena cenderung gagal dan tidak menyentuh permasalahan mendasar masyarakat. Untuk Aceh, misalnya, setting ekonomi yang dibangun seyogianya berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Aceh dan berorientasi pada ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Aceh, seperti sumber daya lahan pertanian dan perkebunan, hutan maupun sumberdaya pesisir dan laut. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi harus berpihak pada pengembangan pertanian dalam arti luas, karena pertanian merupakan mata pencaharian terbesar penduduk Aceh saat ini.

Sebagai ilustrasi dan bahan exercise adalah bagaimana Jepang dan Amerika menerapkan proteksi yang ekstra ketat terhadap produk pertaniannya. Di Jepang, para petani mendapatkan insentif yang sangat besar untuk tetap berusaha di bidangnya, bahkan pemerintah Jepang menerapkan keberpihakannya. Demikian pula halnya petani di Amerika yang juga mendapatkan hak dan proteksi yang luar biasa ketat dari pemerintah Amerika.

Pernah suatu ketika, kedua negara terlibat dalam penerapan strategi proteksi tingkat tinggi terhadap produk-produk mereka. Jepang yang juga dikenal sebagai negara automotif mampu menguasai pasar kendaraan bermotor karena mereka menerapkan teknologi yang terkenal cukup efisien, sehingga belakangan nampak mobil-mobil Jepang merambah pangsa pasar Amerika.  Hal ini menyebabkan industri automotif Amerika kalang kabut, karena pasar mobil domestiknya kalah bersaing dengan produk mobil Jepang yang relatif lebih murah dan inovatif.

Melihat situasi seperti ini kamar dagang Amerika meminta pemerintah Amerika untuk mencari solusi bagaimana caranya agar pangsa pasar dalam negeri tidak direbut oleh produk mobil Jepang, maka diterapkanlah strategi ekspor beras ke Jepang. Hal ini dilakukan karena beras Amerika dihasilkan melalui teknologi yang lebih efisien dibandingkan Jepang. Dampaknya petani Jepangpun resah, karena produksi dalam negeri yang lebih mahal kalah bersaing dengan produksi Amerika yang jauh lebih murah.

Pemerintah Jepang menghadapi dilema yang cukup besar, satu sisi Jepang harus memberikan proteksi terhadap pertanian negerinya, akan tetapi pada sisi yang lain Jepang juga harus mengakomodir kebijakan automotifnya. Pada kondisi inilah, kedua negara menunjukkan kehandalan diplomatis perdagangannya, sehingga masing-masing negara berhasil merumuskan langkah win-win solution.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa Jepang walaupun sangat efisien di bidang automotif, namun tetap menempatkan pertanian sebagai prioritas utama kebijakan ekonomi negerinya. Demikian Amerika, negara ini telah menunjukkan bahwa pertanian negerinya merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Amerika telah menunjukkan bahwa mereka mampu menggunakan produk pertanian sebagai senjata ampuh bagi Jepang.

Pelajaran yang dapat dipetik dari exercise di atas adalah bahwa Amerika yang terkenal sebagai negara industri maju ternyata menyokong secara ekstra pengembangan pertanian negerinya, sehingga efisiensi produksi pertanian dalam negeri mampu mencapai level yang sangat luar biasa bahkan lebih efisien dibandingkan pertanian Jepang. Sedangkan Jepang yang juga sebagai negara industri besar, memberikan proteksi yang ekstra ketat terhadap hasil pertanian dalam negerinya.

Bagaimana di Aceh?

Berkaca pada konstelasi politik pertanian dua Negara maju tersebut serta bercermin pada persoalan masyarakat Aceh yang sangat mengharapkan adanya perbaikan ekonomi dan kesejahteraannya, maka perlu kiranya dilakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi yang didesain berbasis karakteristik lokal, baik karakteristik ekologi, sosial-budaya, ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, desain kebijakan ekonomi seoptimal mungkin harus dibangun atas dasar menangkap peluang dan memberdayakan sumber daya yang terdapat di Aceh saat ini.

Pemerintah selaku pembuat kebijakan diwajibkan memberikan proteksi terhadap pertanian sebagai wujud implementasi pembangunan ekonomi Aceh yang berorientasi pada SDA dan lahan. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan keleluasaan kepada masyarakat Aceh untuk menggarap dan memproduksi komoditas pertanian secara bebas tanpa takut mengalami kerugian. Kebebasan tersebut harus dibarengi dengan adanya pemberian property right yang efisien secara ekonomi.

Efisien secara ekonomi akan terwujud jika property right yang dimiliki masyarakat Aceh menunjukkan sifat universal (universality), eksklusif (exclusive), dapat diperjualbelikan secara sah (transferable) dan memperoleh jaminan keamanan (enforceability). Adapun bentuk proteksi yang dapat dilakukan berupa proteksi terhadap datangnya komoditas pertanian dari luar Aceh (misal, price protection dan tax) serta menjaga supply produk lokal tetap kontinue.

Selain itu, bentuk proteksi lainnya bisa dalam bentuk insentif pengembangan teknologi pertanian, pengembangan jaringan infrastruktur (jalan, komunikasi dan irigasi), pengembangan teknologi pascapanen dan strategi pemasaran, pengembangan sistem angkutan produk pertanian, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan berproduksi dan konsumsi masyarakat Aceh.

Deskripsi implikasi kebijakan pemerintah tersebut tidak lain akan mengikuti solusi Don Kanel tentang bagaimana Double Squeeze berlaku pada penerapan kebijakan yang terfokus pada kebijakan pertanian ini. Teorama Don Kanel ini akan berlaku bilamana kebijakan dan syarat-syarat efisiensi ekonomi dapat dipenuhi. Sehingga, dapatlah diprediksi bahwa dalam jangka panjang, penerapan kebijakan ekonomi akan membuat kehidupan masyarakat Aceh akan meningkat, khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, peternak, pembudidaya dan nelayan.

Peningkatan ini akan mendongkrak tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa (consumption) sedikit demi sedikit. Kemampuan daya beli ini juga akan dibarengi oleh kemampuan untuk menyimpan (saving) dan alokasi dana untuk reinvestasi. Pengembangan usaha yang dilakukan dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan produktivitas dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang kemudian dialokasikan untuk konsumsi, saving, pengembangan usaha dan seterusnya. Peningkatan daya beli masyarakat secara signifikan akan mendorong peningkatan transaksi jual-beli barang dan jasa.

Peningkatan transaksi ini secara teoritis akan meningkatkan investasi sektor riil, terutama yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat Aceh. Dalam hal ini terjadi penggunaan kapital yang dihasilkan akibat adanya transaksi dan konsumsi masyarakat tanpa harus melalui sistem kredit atau pinjaman usaha. Peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan tingkat investasi dan meningkatkan perekonomian wilayah Aceh. Peningkatan perekonomian wilayah Aceh ini secara signifikan akan meningkatkan peran pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, berupa pembangunan daerah dan pengembangan fasilitas publik.

* Yudi Wahyudin, M.Si, Peneliti Senior (PKSPL-IPB) dan Ketua Alumni Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Email: yudi.wahyudin@pksplipb.or.id

Survei Nilai Keberadaan Kebun Raya Bogor

Dear sahabat SDA dan lingkungan,

Kebun Raya Bogor merupakan jantung Kota Bogor, karena mampu memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi yang besar bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota Bogor.  Kebun Raya Bogor menyimpan nilai sejarah dan estetika yang sangat besar dan berharga.

Survei ini dibuat sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana Kebun Raya Bogor dikenal dan keberadaannya bernilai tinggi.  Mohon dapat berpartisipasi dalam survei ini dan silahkan klik link berikut ini:

http://www.surveymonkey.com/s/6HLQN2L

Memahami Valuasi Ekonomi secara Partisipatif

Model ini coba dikenalkan pada saat Workshop Pengelolaan Wilayah Pesisir yang diselenggarakan oleh APEKSI dan ADEKSI Komisariat Wilayah 6 (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua), pada tanggal 20-22 Oktober 2010 di Swiss-belHotel Kendari.

Pengenalan valuasi ekonomi secara partisipatif ini sendiri berlangsung selama lebih kurang 4 (empat) jam.  Dan, hasilnya cukup menggembirakan ketika peserta diskusi secara umum mengetahui tentang pentingnya valuasi ekonomi bagi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Introduksi pemahaman dimulai dengan mengundang peserta workshop untuk menyampaikan pemahaman eksisting tentang apa yang peserta ketahui mengenai valuasi ekonomi.

Beberapa kata yang disampaikan para peserta secara parsial dituliskan dalam sebuah potongan kertas karton (kertas metaplan).  Selanjutnya disusun sebuah flow atau diagram yang dibentuk dari masing-masing potongan kertas berisi potongan kata untuk menunjukkan kerangka berpikir atau pemahaman tentang nilai dan tujuannya.

Berikutnya adalah menunjukkan bahwa valuasi ekonomi adalah sebuah pendekatan penilaian yang didesain dengan melihat sumberdaya sebagai fungsi dari manfaat ekonomi, ekologi, sosial dan budaya yang dikalkulasi dengan berbagai pendekatan untuk memperlihatkan besarnya nilai dalam bentuk moneter yang akan dijadikan sebagai standar nilai bagi pengelolaan di masa mendatang dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memahami flowchart partisipatif tersebut kemudian dikenalkan tentang tipologi nilai ekonomi total yang merupakan pemahaman tentang nilai suatu sumberdaya, baik yang merupakan nilai kegunaan maupun nilai bukan kegunaan.

Berikutnya untuk memahami flowchart tipologi nilai sumberdaya, maka dibangun sebuah kasus mengenai pemahaman penilaian ekonomi-ekologi atau nilai ekonomi total dari hutan mangrove secara partisipatif.

Peserta diminta untuk mengisi masing-masing tipologi nilai ekonomi total berdasarkan fungsi manfaat ekonomi, ekologi, sosial dan budaya dari keberadaan ekosistem hutan mangrove tersebut.

Peserta pada akhirnya disuguhkan pada suatu kesimpulan bahwa pemahaman tentang nilai ekonomi dari sebuah ekosistem sumberdaya tidak dapat hanya dilihat dari satu aspek penilaian saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dari semua fungsi manfaat ekosistem sumberdaya tersebut.

Adapun masing-masing nilai fungsi manfaat ekosistem didekati dengan berbagai teknik perhitungan sesuai dengan karakteristik nilainya masing-masing, baik dengan pendekatan penilaian langsung maupun penilaian tidak langsung.

Bersama Komunitas Membangun dan Mengelola Ekosistem Hutan Mangrove

Puji dan syukur ke hadirat Illahi Robbi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkah, rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT semata lah penulis dapat menyelesaikan buku berjudul BERSAMA KOMUNITAS MEMBANGUN DAN MENGELOLA EKOSISTEM HUTAN MANGROVE  ini.

bersama-komunitas-membangun-dan-mengelola-ekosistem-hutan-mangrove-coverdll_page_1


Perencanaan adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah untuk mempengaruhi, memberikan arah dan dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada kurun waktu tertentu.

Suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan segenap unsur masyarakat terkait(stakeholders). Hal ini sangat penting dilakukan agar segenap data dan informasi yang diperoleh serta program-program yang berhasil dirancang merupakan buah pemikiran dari para stakeholders tersebut yang pada gilirannya akan menambah semangat kebersamaan dalam kerangka upaya pengejewantahannya.

Pembangunan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove memerlukan pendekatan perencanaan yang aspiratif, sehingga tujuan utama kegiatan diharapkan dapat diwujudkan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, desain kegiatan seoptimal mungkin harus merepresentasikan prinsip keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Dalam hal ini, desain kegiatan terdiri dari kegiatan sosialisasi dan penguatan kelembagaan (sosial kelembagaan), penanaman mangrove secara partisipatif (ekologi), dan pemberian insentif ekonomi / stimulans kegiatan (ekonomi). Buku ini memberikan gambaran secara singkat proses perencanaan dan implementasi program pembangunan dan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di sekitar Muara Cikaso, Kabupaten Sukabumi.

Bab 1. PENDAHULUAN

Bab 2. PENDEKATAN IMPLEMENTASI KEGIATAN

Bab 3. TINJAUAN SINGKAT TENTANG EKOSISTEM HUTAN MANGROVE

Bab 4. KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Bab 5. HASIL KEGIATAN PENANAMAN MANGROVE

Bab 6. HASIL KEGIATAN PEMBERIAN STIMULANS

Bab 7. HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI

Bab 8. PENUTUP

Integrasi Nilai Ekonomi Sumberdaya Kawasan dalam Bentuk Spasial

Makalah berjudul Integrasi Nilai Ekonomi Sumberdaya Kawasan dalam Bentuk Spasial merupakan makalah yang dipresentasikan pada Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Tanah Angkatan I dan Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007.  Angkatan I bertempat di Balai Diklat BPN Bogor pada tanggal 29 Nopember 2007, sedangkan Angkatan II bertempat di Hotel Bogor Permai pada tanggal 28 Nopember 2007.

Metode Penilaian Ekonomi Sumberdaya Kawasan

Makalah berjudul Metode Penilaian Ekonomi Sumberdaya Kawasan merupakan makalah yang dipresentasikan pada Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Tanah Angkatan I dan Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007.  Angkatan I bertempat di Balai Diklat BPN Bogor pada tanggal 29 Nopember 2007, sedangkan Angkatan II bertempat di Hotel Bogor Permai pada tanggal 28 Nopember 2007.

Potensi Ekonomi Kawasan

Makalah berjudul Potensi Ekonomi Kawasan merupakan makalah yang dipresentasikan pada Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Tanah Angkatan I dan Angkatan II yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007.  Angkatan I bertempat di Balai Diklat BPN Bogor pada tanggal 26 Nopember 2007, sedangkan Angkatan II bertempat di Hotel Bogor Permai pada tanggal 28 Nopember 2007.

 

Aplikasi Model Analisis Kelayakan Ekonomi

Makalah berjudul Aplikasi Model Analisis Kelayakan Ekonomi ini merupakan makalah yang dipresentasikan pada Pelatihan Analisis Kelayakan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi pada Kegiatan Capacity Building Program Pendanaan Kompetisi-Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kota Bekasi  2007 yang berlangsung di Hotel Horison Bekasi pada tanggal 21 November 2007.

 

Integrasi Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Rencana Pembangunan Daerah Paska MCRMP

Materi berjudul Integrasi Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Rencana Pembangunan Daerah Paska MCRMP ini merupakan materi presentasi pada Lokakarya Penyelarasan Dokumen Hierarki Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Asahan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Asahan bekerjasama dengan CV Bisma Kasada dan Institute for Applied Sustainable Development (IASD) bertempat di Aula Bapeda Kab. Asahan pada tanggal 26 Oktober 2007.